Peradilan Anak

.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;

Pemeriksaan Perkara;

1.Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

2.Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

3.Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

4.Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri;

5.Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

   a. perlindungan;

   b. Keadilan;

   c. nondiskriminasi;

   d. kepentingan terbaik bagi Anak;

   e. penghargaan terhadaap pendapat Anak;

   f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

   g. pembinaan dan pembimbingan Anak;

   h. proporsional;

   i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan

   j. penghindaran pembalasan;

6.Setiap  Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

   a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan seseuai dengan umurnya;

   b. dipisahkan dari orang dewasa;

   c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

    d. melakukan kegiatan rekreasional;

    e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;

    f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

    g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

    h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

    i.  tidak dipublikasikan identitasnya;

    j.  memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

    k. memperoleh advokasi sosial;

    l.  memperoleh kehidupan pribadi;

   m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

   n.  memperoleh pendidikan;

   o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

   p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

   a. mendapat pengurangan masa pidana;

   b. memperoleh asimilasi;

   c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

   d. memperoleh pembebasan bersyarat;

   e. memperoleh cuti menjelang bebas;

   f. memperoleh cuti bersyarat; dan

   g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   Bahwa hak sebagaimana huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

8.Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak laian yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang meliputi:

  a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

  b.  persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan

  c.  pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan;

9. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

10.Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang mana hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk antara lain :

      a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

      b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

      c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

      d. pelayanan masyarakat;

     yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi;

11.Diversi bertujuan:

     a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

     b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

     c. menghindarkan Anaka dari perampasan kemerdekaan;

    d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

    e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;

12. Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalan hal:

      a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau

      b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan;

13.Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 15 (lima belas) hari dan dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum;

 14.Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana;

15.Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakuakan dengan syarat sebagai berikut:

    a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

    b.diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

16.Tempat penahanan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum harus dipisahkan dari orang dewasa;

17.Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi;

18.Dalam hal belum terdapat Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh Hakim yang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;

Sumber Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2012 Tengtang Sistem Peradilan Pidana Anak;