new.png         akhlak.png

eraterang

Surat Keterangan

Electronic Court

E-Court

Direktori Putusan

Direktori Putusan

Informasi Perkara

Info Perkara

Ekektronik Lapor

E-Lapor

Zona Integritas

Zona Integritas

Tentang Pengadilan || Profil Satker

Penanganan Benturan Kepentingan

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan salah satu hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance) yang selama ini terjadi baik pada lembaga pemerintah maupun swasta karena perbuatan tersebut dapat berkait dengan tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi, mengendalikan, dan mencegah masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan  Peraturan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Diberikan pengertian bahwa benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.  Ini pola pikir dan sikap yang sudah lama mengakar dari penyelenggara Negara sehingga harus disingkirkan dan cepat dirubah menjadi budaya kerja yang melayani kepentingan dan harapan publik agar terhindar adanya kerugian Negara dan masyarakat yang dirugikan.

Tujuan ini tercapai apabila setiap penyelenggara Negara memiliki “jiwa integritas tinggi”, “sikap profesionalme”,  “terpercaya”, dan “responsibilitas” yang teruji kejujuran, mentalitas dan dedikasinya sebagai pengabdi kepentingan bangsa dan Negara sehingga terhindar dari kepentingan pribadi atau mengutamakan permintaan kelompok tertentu. Tidak hanya berlaku bagi lembaga eksekutif mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, tak terkecuali bagi  pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang memiliki potensi melakukan “Benturan Kepentingan” karena hakim dan panitera termasuk penyelenggara Negara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memutus perkara yang rawan tidak independen.

Apabila diidentifikasi bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) di Pengadilan Negeri Muara Enim meliputi sebagai berikut :

  1. Identifikasi Bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan
  2. Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :
  3. Penerimaan Gratifikasi atau Pemberian / Penerimaan Hadiah atas suatu Putusan / Penetapan Hakim, Keputusan atau Pengambilan Kebijakan dari Pejabat terkait.
  4. Penggunaaan Aset Jabatan untuk Kepentingan Pribadi.
  5. Penggunaan Informasi yang seharusnya dirahasiakan karena Jabatan untuk Kepentingan Pribadi / Golongan.
  6. Memberikan Akses Khusus kepada Pihak tertentu tanpa mengikuti Prosedur yang seharusnya sehingga merugikan Pengguna Pelayanan lainnya.
  7. Proses Pengawasan yang tidak mengikuti Prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari Pihak yang diawasi.
  8. Penyalahgunaan Jabatan.
  9. Menggunakan Diskresi yang menyalahgunakan wewenang

Identifikasi Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :

  1. Putusan / Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat Pengaruh / Hubungan dekat / Ketergantungan / Pemberian Gratifikasi.
  2. Kebijakan yang berpihak akibat Pengaruh / Hubungan dekat / Ketergantungan Pemberian Gratifikasi.
  3. Pemberian Izin yang diskriminatif.
  4. Pengangkatan / Pengusulan Pegawai Berdasarkan Hubungan Dekat, Balas Jasa / Pengarah dari Pejabat.
  5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan Keputusan yang tidak Profesional.
  6. Komersialisasi Pelayanan Publik.
  7. Penggunaan Akses dan Infonnasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi / Golongan.
  8. Menjadi bagian dari Pihak yang diawasi.
  9. Melakukan Pengawasan yang tidak sesuai dengan Norma, Standar dan
  10. Menjadi bagian dari Pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai
Identifikasi Sumber Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :
  1. Penyalahgunaan wewenang yaitu Penyelenggara Negara membuat Keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang-
  2. Perangkapan Jabatan yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih Jabatan Publik sehingga tidak bisa menjalankan Jabatannya secara Professional, Indenpenden dan Akuntabel.
  3. Hubungan Afiliasi ( Pribadi Golongan ) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan Pihak tertentu baik karena Hubungan Darah, Hubungan Perkawinan, maupun Hubungan Pertemanan yang dapat mempengaruhi Putusannya.
  4. Gratifikasi yaitu Pemberian dalam arti luas meliputi Pemberian Uang, Barang, Rabat, Komisi, Pinjaman tanpa bunga, Tiket Perjalanan, Fasilitas Penginapan
  5. Kelemahan Sistem Organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Negara yang disebabkan karena Struktur dan Budaya Organisasi yang ada

Upaya tindak lanjut oleh pimpinan pengadilan adalah sebagai berikut :

  1. Upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, maka pimpinan akan melakukan penelaahan terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dengan membuat rekomendasi agar dilakukan tindak lanjut untuk pencegahan.
  2. Terhadap benturan kepentingan yang telah dilakukan atau terjadi, maka ditempuh berbagai langkah berupa : pengurangan tugas, mengalihtugaskan, pengunduran diri atau mekanisme pemeriksaan dan dijatuhkan sangsi terhadap pelaku yang terbukti bersalah sesuai peraturan yang berlaku.

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai diperlukan keaktifan partisipasi masyarakat, juga evaluasi secara terprogram terus dilakukan agar diketahui berbagai kekurangan untuk pembenahan dan penyempurnaan



PPNP PN Muara Enim

 

HERU.jpg

Nama

HERU AGUSTIAN, SH

Tempat/Tgl lahir

: LUBUK AMPELAS, 20 November 1994

Tugas

: Pramubakti

Riwayat Pekerjaan

 

TMT

INSTANSI

JABATAN

15/09/2014

PN MUARA ENIM

PPNP







BUDI.jpg

Nama

BUDIANSYAH

Tempat/Tgl lahir

: TANJUNG JATI, 03 September 1991

Tugas

: Security

Riwayat Pekerjaan

 

TMT

INSTANSI

JABATAN

02/05/2016

PN MUARA ENIM

PPNP






ASEP.jpg

Nama

ENCEP SYAMSUL BAHRI

Tempat/Tgl lahir

: PANDEGLANG, 22 Juni 1973

Tugas

: Driver

Riwayat Pekerjaan

 

TMT

INSTANSI

JABATAN

03/01/2017

PN MUARA ENIM

PPNP







OBI.jpg

Nama

DESI ROBIANSYAH

Tempat/Tgl lahir

: MUARA ENIM, 09 Desember 1996

Tugas

: Pramubakti

Riwayat Pekerjaan

 

TMT

INSTANSI

JABATAN

02/01/2018

PN MUARA ENIM

PPNP







FEBRI.jpg

Nama

FEBRI ALVAND0

Tempat/Tgl lahir

: MUARA ENIM, 07 Mei 1999

Tugas

: Pramubakti

Riwayat Pekerjaan

 

TMT

INSTANSI

JABATAN

02/01/2018

PN MUARA ENIM

PPNP







FIDRI.jpg

Nama

FIDRIANSYAH

Tempat/Tgl lahir

: MUARA ENIM, 24 Maret 1993

Tugas

: Security

Riwayat Pekerjaan

 

TMT

INSTANSI

JABATAN

01/08/2018

PN MUARA ENIM

PPNP



 

Profil Role Model


PROFIL ROLE MODEL PERIODE JANUARI-JUNI 2022

RM1.jpeg

Nama

: ELVIN ADRIAN, SH., MH

Nip

: 19790111 200212 1 004

Tempat/Tgl lahir

: Baturaja, 11 Januari 1979

Pangkat/Golongan

: Pembina (IV/a)

Jabatan

: Ketua Pengadilan

Spesialisasi

: Hakim Tipikor

Riwayat Pekerjaan

 

TMT

INSTANSI

JABATAN

01 Desember 2002

PN Rangkasbitung

CPNS

01 Februari 2004

PN Rangkasbitung

PNS

21 Januari 2006

PN Buntok

HAKIM

08 Oktober 2009

PN Sarolangun

HAKIM

11 November 2013

PN Dumai

HAKIM

24 Januari 2017

PN Palu

HAKIM

02 April 2019

PN MUARA ENIM

WKPN

25 Januari 2021

PN Muara Enim

KPN

Kata Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

elvin2.JPG

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunia dan ridho-Nya maka website Pengadilan Negeri Muara Enm ini dapat ditampilkan untuk meningkatkan pelayanan Publik dalam memperoleh informasi tentang Pengadilan Negeri Muara Enim.

Dalam rangka Implementasi Pelayanan dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan, sebagaimana tertuang dalam SK KMA, Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan dan setelah diterbitkan ketentuan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi Publik, yang kemudian diikuti dengan penyesuaian Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan SK-KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Muara Enim dengan berkomitmen penuh terhadap Pelayanan dan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, berharap agar website resmi ini dapat diketahui guna memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat selain itu dengan era keterbukaan informasi ini Pengadilan Negeri Muara Enim juga telah mengoptimalkan adanya PPID (Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi) sehingga diharapkan Pengadilan Negeri Muara Enim dapat memberikan Pelayanan Optimal dalam pelayanan informasi.

Semoga website ini dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan informasi demi kemajuan Pengadilan Negeri Muara Enim.

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

Ttd

ELVIN ADRIAN, SH, MH

Permohonan Informasi Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal :

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar.
  3. Informasi yang diminta belum tersedia, atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam katergori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan pengadilan dan memberikan salinannya kepada pemohon (Formulir dapat didownload disini)
  2. Petugas informasi mengisi Register Permohonan.
  3. Petugas informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada penanggung jawab informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas informasi langsung menerukan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-Uundang keterbukaan informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pembertahuan tertulis kepada petugas informasi, dalam hal permohonan ditolak.
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta penanggung jawab informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.
  8. Petugas informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada pemohon informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas infomasi memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tudak informasi tersebut.
  10. Dalam hal pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada petugas infomrasi dan petugas informasi memberikan tanda terima.
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), petugas informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email pemohon ata menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpan dokumen elektronik yang disediakan oleh pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaiman dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, petugas informasi meminta pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam register permohonan.