Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan salah satu hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance) yang selama ini terjadi baik pada lembaga pemerintah maupun swasta karena perbuatan tersebut dapat berkait dengan tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi, mengendalikan, dan mencegah masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan  Peraturan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Diberikan pengertian bahwa benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.  Ini pola pikir dan sikap yang sudah lama mengakar dari penyelenggara Negara sehingga harus disingkirkan dan cepat dirubah menjadi budaya kerja yang melayani kepentingan dan harapan publik agar terhindar adanya kerugian Negara dan masyarakat yang dirugikan.

Tujuan ini tercapai apabila setiap penyelenggara Negara memiliki “jiwa integritas tinggi”, “sikap profesionalme”,  “terpercaya”, dan “responsibilitas” yang teruji kejujuran, mentalitas dan dedikasinya sebagai pengabdi kepentingan bangsa dan Negara sehingga terhindar dari kepentingan pribadi atau mengutamakan permintaan kelompok tertentu. Tidak hanya berlaku bagi lembaga eksekutif mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, tak terkecuali bagi  pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang memiliki potensi melakukan “Benturan Kepentingan” karena hakim dan panitera termasuk penyelenggara Negara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memutus perkara yang rawan tidak independen.

Apabila diidentifikasi bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) di Pengadilan Negeri Muara Enim meliputi sebagai berikut :

1. Identifikasi Bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan
2. Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :
3. Penerimaan Gratifikasi atau Pemberian / Penerimaan Hadiah atas suatu Putusan / Penetapan Hakim, Keputusan atau Pengambilan Kebijakan dari Pejabat terkait.
4. Penggunaaan Aset Jabatan untuk Kepentingan Pribadi.
5. Penggunaan Informasi yang seharusnya dirahasiakan karena Jabatan untuk Kepentingan Pribadi / Golongan.
6. Memberikan Akses Khusus kepada Pihak tertentu tanpa mengikuti Prosedur yang seharusnya sehingga merugikan Pengguna Pelayanan lainnya.
7. Proses Pengawasan yang tidak mengikuti Prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari Pihak yang diawasi.
8. Penyalahgunaan Jabatan.
9. Menggunakan Diskresi yang menyalahgunakan wewenang

Identifikasi Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :

1. Putusan / Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat Pengaruh / Hubungan dekat / Ketergantungan / Pemberian Gratifikasi.
2. Kebijakan yang berpihak akibat Pengaruh / Hubungan dekat / Ketergantungan Pemberian Gratifikasi.
3. Pemberian Izin yang diskriminatif.
4. Pengangkatan / Pengusulan Pegawai Berdasarkan Hubungan Dekat, Balas Jasa / Pengarah dari Pejabat.
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan Keputusan yang tidak Profesional.
6. Komersialisasi Pelayanan Publik.
7. Penggunaan Akses dan Infonnasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi / Golongan.
8. Menjadi bagian dari Pihak yang diawasi.
9. Melakukan Pengawasan yang tidak sesuai dengan Norma, Standar dan
10. Menjadi bagian dari Pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai

Identifikasi Sumber Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :

1. Penyalahgunaan wewenang yaitu Penyelenggara Negara membuat Keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang-
2. Perangkapan Jabatan yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih Jabatan Publik sehingga tidak bisa menjalankan Jabatannya secara Professional, Indenpenden dan Akuntabel.
3. Hubungan Afiliasi ( Pribadi Golongan ) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan Pihak tertentu baik karena Hubungan Darah, Hubungan Perkawinan, maupun Hubungan Pertemanan yang dapat mempengaruhi Putusannya.
4. Gratifikasi yaitu Pemberian dalam arti luas meliputi Pemberian Uang, Barang, Rabat, Komisi, Pinjaman tanpa bunga, Tiket Perjalanan, Fasilitas Penginapan
5. Kelemahan Sistem Organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Negara yang disebabkan karena Struktur dan Budaya Organisasi yang ada

Upaya tindak lanjut oleh pimpinan pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, maka pimpinan akan melakukan penelaahan terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dengan membuat rekomendasi agar dilakukan tindak lanjut untuk pencegahan.
2. Terhadap benturan kepentingan yang telah dilakukan atau terjadi, maka ditempuh berbagai langkah berupa : pengurangan tugas, mengalihtugaskan, pengunduran diri atau mekanisme pemeriksaan dan dijatuhkan sangsi terhadap pelaku yang terbukti bersalah sesuai peraturan yang berlaku.

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai diperlukan keaktifan partisipasi masyarakat, juga evaluasi secara terprogram terus dilakukan agar diketahui berbagai kekurangan untuk pembenahan dan penyempurnaan